Masyarakat Mudah Patuhi Doktrin Agama
16/05/2008 05:27:47 YOGYA (KR) – Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama ini mudah sekali patuh, tunduk dan taat pada sebuah keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai religi yang diyakini. Hal ini tidak keliru, akan tetapi menjadi masalah ketika terjadi manipulasi doktrin agama yang dilakukan oleh pemuka agama. Apalagi para pemuka agama lebih mudah memperoleh tempat di masyarakat ketimbang akademisi yang pakar di bidangnya.
Muhammad Subkhi Ridho mengemukakan hal itu dalam diskusi tema ‘Teologi dan Partisipasi Politik’ yang diselenggarakan Lembaga Studi Islam dan Politik (LSIP) Yogyakarta. Diskusi kaukus perempuan lintas agama tersebut diselenggarakan di Hotel Bintang Fajar, Jalan Perintis Kemerdekaan Yogya, Kamis (15/5). Selain Subkhi Ridho (mahasiswa Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma dan aktivis LSIP), hadir Dr Farida Hanum (sosiolog dan dosen UNY) dan Dr Yudith Liem (perempuan aktivis).
Menurut Subkhi, hambatan teologis yang seringkali dimunculkan para elite politik untuk menghambat perempuan untuk aktif di ruang publik adalah ‘restu’ dari elite agama. Oleh karena itu, hal ini perlu didekonstruksi secara terus menerus melalui diseminasi dan sosialisasi.
Sedang Dr Yudith Liem menegaskan bahwa teologi dan gereja Kristen, terpisah dari politik. Sebab gereja dan orang Kristen sudah mengalami sekularisasi yang memisahkan kehidupan dunia sakral (agama) dengan dunia profan (antara lain tentang politik). Hal tersebut akibat ‘pengalaman’ gereja Kristen saat ikut ambil dalam pemerintahan telah terseret ke dalam Perang Salib yang menelan banyak korban jiwa. Upaya-upaya pencerahan, membuahkan pemisahan antara kehidupan beragama dan bernegara.
Dalam kaitan dengan teologi dan partisispasi politik, Judith Liem khusus menunjuk apa yang dihadapi perempuan — yakni mendapatkan diskriminasi, baik dalam politik maupun agama. Lelaki masih mendominasi kepemimpinan politik dan kepemimpinan agama. Keduanya mengatur dan mempengaruhi kehidupan banyak orang, baik publik maupu privat.
Ditegaskan Yudith, politik dan agama yang masih endosentris. “Sementara diskriminasi terhadap perempuan sering memakai legitimasi teks suci atau ayat-ayat yang dijadikan acuan untuk meneguhkan subordinasi perempuan,” katanya.
Pembicara Dr Farida Hanum mengingatkan perempuan bukan tidka mau berpartisipasi politik. Akan tetapi banyak yang tidka/belum tahu. Untuk itu perlu collective action dalam pemingkatkan peran aktif perempuan di bidang pilitik. “UU Pemilu 2008 memberi kemajuan banyak bagi perempuan di bidang politik. Ini perlu dikawal agar impelementasi terwujud dengan benar,” tegasnya. (Ela)-f
http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=163595&actmenu=36
